Anies Diminta Jelaskan Dugaan Korupsi Bansos, DPRD Didesak Bentuk Pansus

SHOOTLINES.COM | JAKARTA — Melalui media masa, pengawasan penyaluran Bansos DKI Jakarta sehingga kualitas natura paket Bansos DKI sangat tidak layak dikonsumsi. Khususnya item beras,” ujar Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto dalam jumpa pers di bilangan Veledroem Rawamangun, Senin (14/12/2020).

Rudy juga mendesak DPRD DKI agar turut mengusut dugaan penyelewengan pendistribusian paket bansos DKI dengan mengusulkan kepada fraksinya masing-masing untuk mendesak pimpinan DPRD DKI agar menggunakan fungsinya membentuk pansus bansos DKI.

Menurutnya, sudah ada sejumlah anggota Dewan yang setuju dugaan korupsi bansos DKI diusut dalam pansus yakni Ichwanul Muslimin (Gerindra) dan Zahroni (PAN).

Lebih lanjut Rudy menjelaskan, salah satu korupsi adalah item beras yang diterima warga seharusnya kualitas bagus dengan harga Rp62.000 per lima kg, seperti bantuan BUMN.

Namun yang diterima warga pada pendistribusian paket Bansos DKI ke 11 pada pekan lalu, beratnya hanya Rp 4,2 kg dengan kualitas beras yang buruk, dan tidak layak dikonsumsi, harganya tidak lebih dari Rp42.000 saja.

Tidak hanya beras, tetapi item lain juga dikurangi kaualitasnya seperti mi instan, kecap, sarden, sabun, biskuit, dan sejumlah item lainnya, merk yang tidak terkenal.

“Sabun merk Zen itu pembantu saya saja ogah pakai kok dikasih ke warga. Minimal merk ya lifebuoy,” kata Rudy. “Intinya, kata Rudy, dugaan korupsi pada pendistribusian paket bansos DKI di setiap periode mencapai ratusan miliar.

Sebab, pagu anggarannya per paket Rp 275.000, namun dibelanjakan 10 item naturan seharga Rp 216.000 hingga Rp250.000,” tutur Rudy.

Juru bicara Poros Rawamangun Jimmy Amos Hutahuruk menambahkan, jika temuan investigasi ini tidak segera direspon oleh Gubernur Anies dengan mencopot Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin, pihaknya akan melaporkan barang bukti hasil investigasi ini ke aparat penegak hukum.

“Jika temuan hasil investigasi kami tidak direspon, ya kami akan demo ke Pemprov DKI, selanjutnya melaporkan ke BPK dan KPK,” kata Jimmy Amos.

Aktifis senior Dedy Saputra turut mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Gubernur Anies melakukan penunjukan langsung Perumda Pasar Jaya yang memonopoli penyaluran bansos DKI.

Ketua JPM Ivan Parapat menambahkan, bahwa dugaan korupsi paket bansos DKI ini harus segera diusut penegak hukum. Sebab, nilai yang dikorupsi mencapai ratusan miliar di tengah bencana di mana masyarakat sedang melawan pandemi.

Sementara itu, Ketua RW 05 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung H Mustofa membenarkan bahwa kualitas beras yang diterima warga di wilayahnya kurang layak dikonsumsi.

“Petugas Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Timur sudah melakukan pemeriksaan kualitas beras dan item lain dalam paket Bansos ke 11 ini. Kami berharap ada tindak lanjutnya,” kata Mustofa.

Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Eko Priyadi juga menguatkan, bahwa 174 warganya menerima beras dalam paket Bansos kurang berkualitas.

“Banyak warga yang mengeluhkan kualitas beras pada Bansos ke 11. Sudah melaporkan ke pihak kantor lurah, namun tidak ada respon,” kata Eko.

Senin (14/12/2020), petugas Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Timur juga melakukan pemeriksaan paket Bansos di wilayah RW 02 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit.

-Khnza/FWJ-

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *