Bupati Tanggamus Hadiri Pengesahan RAPBD 2021, Pendapatan Rp1,8 T dan Belanja Rp1,9 T

SHOOTLINES.COM | TANGGAMUS — Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun 2021 Tanggamus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyàt Daerah (DPRD) setempat dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan bersama tiga wakil ketua, Senin, 30 November  2020.

Pantauan SHOOTLINES.COM pada Rapat Paripurna tersebut terlihat hadir dari unsur eksekutif, hadir Bupati Dewi Handajani, Wakil Bupati AM. Syafi’i, Sekkab Hamid H. Lubis, Forkopimda, kepala OPD dan camat serta para undangan.

Didik Setiawa selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Tanggamus menyampaikan Tahun Anggaran (TA) 2021 terdapat defisit sebesar Rp. 87.400.000.000,- dengan rincian pendapatan mencapai Rp 1.899.442.110.894 dan belanja mmencapai Rp 1.986.842.110.894.

“Jadi komposisinya, terdapat defisit sebesar Rp 87.400.000.000. Ini ditutupi dari pembiayaan daerah, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) nol,” jelasnya.

Didik pada kesempatan itu menyampaikan saran yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus agar dalam menyusun kebijakan anggaran memperhatikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui e-Pokir dan penjaringan aspirasi masyarakat (reses).

Sambungnya dengan demikian dapat terus diupayakan efektifitas dan efesiensi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah. “Sehingga target yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan terwujud,”jelas.

Sementara Bupati Dewi Handajani dalam pendapat akhirnya mengatakan, penyusunan RAPBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Tanggamus yang merupakan prioritas dan tertuang
dalam KUA-PPAS Tahun 2021.

“APBD Tanggamus Tahun Anggaran  2021 secara umum disusun serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah yaitu dalam kurun waktu satu tahun,” jelas Dewi.

Dewi juga menjelaskan hal Ini juga disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Tanggamus yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Hal ini dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang,” ungkap Dewi.
Editor  | Redaksi
Laporan  | M. NAAFAN — KABIRO TANGGAMUS.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *