Hamdan Zoelva Menggaris Bawahi, Tidak Ada Ketentuan Pidana Yang Melarang Menyebarkan Konten FPI

SHOOTLINES.COM | JAKARTA — Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva memaknai SKB enam menteri tentang pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, hak berserikat masyarakat tertuang dalam konstitusi negara.

Hamdan menjelaskan, pada intinya pemerintah menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar. Pemerintah juga melarang FPI untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI.

Hamdan mengatakan, pemerintah memaknai FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI. Tetapi, organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI.

“Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana,” kata Hamdan dalam akun Twitternya, @hamdanzoelva.

Namun, Hamdan menggarisbawahi, tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI, karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI.

Hamdan pun mengutip putusan MK No. 82/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu, dia mengatakan, ada tiga jenis ormas yaitu ormas berbadan hukum, ormas terdaftar dan ormas tidak terdaftar.

Ormas tidak terdaftar, katanya, tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya. Sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

“UU tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyarikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral,” tegas Hamdan lagi.

Tidak cuma itu, kata Hamdan, Negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas. Sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” tutup Hamdan.

 

LAPORAN : DON VF | KAPERWIL JAWABARAT  |WA KETUM AWDI 

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *