Terkait MCP, Pemkab Solok Gelar Rakor Bersama KPK

SOLOK -SHOOTLINES.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui  Tim Satgas I Koordinator Wilayah (Korwil) 9 Sumatera Barat melakukan rapat koordinasi dengan segenap pejabat publik Kabupaten Solok, di Guest House Arosuka, Senin, 23 November 2020.

Tim Satgas I Koordinator Wilayah (Korwil) 9 Sumatera Barat, Handayani menyampaikan Rakor ini adalah dalam rangka realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok serta penyampaian supervisi KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Sumbar.

” Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya di Kabupaten Solok saja tapi juga di seluruh Kab/ Kota di Sumbar. Dan ini berkaitan dengan perbaikan skor MCP Kabupaten Solok yang sampai hari ini masih diangka 52%, ” sebutnya.

Menurutnya Rakor Monev MCP dan verifikasi lapangan Triwulan IV KPK terhadap Pemerintah Kabupaten Solok  Tahun 2020 jangan anggap sepele. Karena MCP adalah gambaran yang bisa dilihat oleh publik tentang bagaiman upaya pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan ini berlaku secara Nasional.

“Kami masih menunggu data yang kurang dari pemkab Solok , Silahkan dilengkapi dan upload apa saja persyaratan yang kurang untuk menambah nilai  MCP  Pemkab Solok,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab untuk segera melengkapi data sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan.

“Tugas kami semata – mata untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada bapak/ibu  dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Solok H.Gusmal, SE, MM dalam arahannya menyampaikan terimakasihnya kepada KPK atas pembinaan dan pencerahan terkait pemberantasan korupsi di Kabupaten Solok.

Kemudian sambungnya kepada Kepala OPD untuk melakukan pembenahan dan bekerja lebih keras lagi dalam membangun Kabupaten Solok sesuai norma dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

” Kepada Pimpinan OPD saya ingatkan agar dapat mengendalikan seluruh kegiatan di OPD nya dan seluruh kegiatan yang sudah di anggarkan harus diselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta dengan kualitas dan hasil yang optimal,” pinta H.Gusmal.

Disamping itu kepada Kepala OPD, terkait dengan pendapatan daerah untuk dapat melakukan pengoptimalan PAD. ” Semua Kepala OPD agar dapat melakukan pengelolaan aset secara tertib dan tertata dengan baik dan semua aset kita untuk didaftarkan,” jelasnya sembari menghimbau kepada seluruh kepala OPD untuk mematuhi semua rekomendasi dari KPK dan segera lengkapi data yang diminta KPK.

-Iwan DJ-

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *